Demi Menghindari Rasa Kejenuhan Jabatan, STKIP Mutasi Sebagian Pengelola

Foto. Prosesi Penandatanganan oleh Waka I, II, III. serta ketua STKIP Beserta PPLP.

Retorika News_ Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI)Sumenep, melaksanakan   palantikan mutasi pengelola, diantaranya ada Wakil Ketua Bidang Akademik (WAKA I), Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum (WAKA II), Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (WAKA III), serta beberapa jajaran pengelola lainnya.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula lantai tiga kampus STKIP PGRI Sumenep pada hari Senin, 01 April 2019, dan dihadiri oleh perwakilan setiap Ormawa dan Pengurus Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP PT).

Pelantikan mutasi pengelola itu dilantik langsung oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep Dr. Asmoni M.Pd. Berkaitan dengan hal itu, persiapan dari acara tersebut ternyata tidak membutuhkan banyak persiapan bahkan pihak yang dilantik ditunjuk secara langsung didalam forum.

Moh. Fauzi M.Pd sebagai WAKA III Bidang Kemahasiswaan usai resmi dilantik,  ia mengatakan bahwa dirinya ditunjuk secara mendadak dan tidak ada komunikasi sebelumnya.

“Sebenarnya saya tidak tahu mau diletakkan di WAKA III, Cuma ketika ada berita yang kemarin, tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat, selamat apanya orang saya belum pegang SK (Surat Keputusan),” Jelas Moh. Fauzi.

Mantan Ketua Prodi PBSI itu menambahkan bahwa amanah yang diberikan itu cukup berat , namun hal itu pasti ada trik tertentu untuk meringankan bebannya.

“Sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang berat, cuma ini menjadi tidak berat kalau kita bersama-sama dengan ormawa tanpa terkecuali, karena tanggung jawab jika dipikul bersama-sama akan jadi ringan, dan langkah yang selanjutnya saya akan melakukan pertemuan dengan ormawa, karena target terdekat adalah mahasiswa,” lanjut Moh. Fauzi selaku Waka III Bidang Kemahasiswaan.

Ketua STKIP PGRI Sumenep Asmoni M.Pd mengatakan maksud ditunjuknya secara dadakan pihak yang dilantik adalah untuk mengantisispasi terjadinya kesalah pahaman atau hal yang tidak diinginkan lainnya.

“kalau misalkan ada komunikasi sebelumnya itu bahaya, seolah ada kontak, seolah ada mobilisasi, atau yang lainnya, iya kalau misalkan terrealisasi kalau misalkan tidak?, karena apa yang menjadi struktur yang baru ini bukan hanya formasi saya secara pribadi tapi karena itu telah hasil diskusi kami dengan PPLP,” papar Asmoni.

Sehubungan dengan hal tersebut dirinya juga mengatakan tentang mutasi pengelola periode selanjutnya adalah yang terpenting menempatkan orang yang memang pas pada vak-nya. “memang dalam pengelolaan organisasi yang paling penting kegiatannya adalah menempatkan orang yang benar pada jabatannya, kita dalam rentang waktu sebelumnya itu kan biasa dalam suatu masa kita menginginkan sesuatu yang lebih untuk kemajuan dan kebesaran STKIP, atas dasar itu kita memilah sehingga kita yakini inilah format terbaru di unsur pimpinan”, lanjut Pria yang sudah menjabat ketua dua periode itu.

Disisi lain Drs. H. Abu Imam selaku ketua Pengurus Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) menjelaskan bahwa sangat perlu adanya mutasi jabatan baik hal itu dalam suasta atau yang lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga rasa kejenuhan didalam pejabat itu sendiri.

“Mutasi jabatan itu dalam suatu lembaga, baik lembaga suasta maupun lembaga pemerintah itu adalah hal yang biasa, jadi dasarnya bukan untuk yang lain tapi untuk menjaga kejenuhan, jadi suatu lembaga yang tetap itu saja itu akan ada kejenuhan, jadi harus ada restrukturisasi untuk mengkontrol kejenuhan itu,” Jelasnya. (Busri/aan)