Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati setempat, Senin, 29 Januari 2018.
Aksi mahasiswa kali ini menyoal pengangkatan istri Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Nurfitriana sebagai anggota komisaris BPRS, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di dibidang perbankan.
Versi mahasiswa, pengangkatan Nurfitriana sebagai anggota komisaris BPRS tidak etis. Bahkan cenderung mengarah kepada nepotisme, mengingat posisi Bupati Sumenep dalam BUMD tersebut sebagai pemegang saham pengendali.
Bahkan, menurut koordinator aksi, Sutrisno, pengangkatan Nurfitriana disinyalir telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam aturan, sambungnya, anggota komisaris BUMD minimal lulusan strata satu (S1).
“Sementara Nurfitriana, berdasarkan informasi, adalah lulusan D3 pariwisata. Sehingga tidak nyambung jika harus mengurus perbankan,” ujarnya.
Sayangnya, meski telah lama berorasi di depan kantor Bupati di tengah guyuran hujan, tak ada seorang pun perwakilan Pemkab keluar menemui mereka yang terus bergantian berorasi. (Hendra/MHE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar